Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII Bakal Diumumkan Besok

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada Jumat (3/12/2015). Paket kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari paket kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid VII yang sempat tertunda beberapa kali akibat kesibukan Presiden RI Joko Widodo‎. Namun kemungkinan besar paket tersebut tak akan tertunda lagi dan bakal diumumkan besok di Istana Negara. 

"Paket ke tujuh mudah-mudahan besok (Jumat), iya di sini (Istana Kepresidenan)," kata Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Namun demikian dikatakan Darmin, ada bebera poin yang tidak jadi masuk ke dalam peket kebijakan jilid VII ini, salah satunya mengenai Daftar Negativ Investasi (DNI).

Menurut Darmin batalnya DNI masuk dalam paket kebijakan jilid VII dikarenakan dalam menentukan DNI ini masih membutuhkan pembahasan yang begitu panjang dan mendalam, sehingga tidak bisa dalam waktu dekat.

‎"Tapi DNI belum siap jadi yang lain sepertinya‎, sudahlah, jangan saya ceirta dulu, nanti kurang seru," tutup Darmin.

‎Sebelumnya, Pemerintah berencana kembali mengobral insentif pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII. Salah satunya diskon atau menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan.

Darmin membocorkan sedikit mengenai isi paket kebijakan ekonomi jilid VII, yakni terkait insentif PPh Pasal 21 maupun insentif bagi penanaman modal di sektor peternakan sapi.

"Ada beberapa pilihan, yakni soal investasi pertanian, insentif PPh 21 untuk karyawan. Tapi kita masih mau membahas. Belum tentu memilih yang itu," tegas Darmin.

Tujuan pemberian insentif PPh 21, kata Darmin, untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sedang lesu seiring perlambatan ekonomi Indonesia dan pelemahan harga komoditas.

"Kita masih harus membahas. Artinya ini upaya untuk membuat daya beli meningkat. Kemudian, itu juga menolong perusahaan," kata Darmin. ‎

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan, isi dari paket kebijakan ini tak berbeda jauh dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam paket kebijakan sebelumnya.

"Isinya sebenarnya mempercepat kembali izin-izin, seperti izin lokasi. Selain itu juga akan memberikan insentif kepada perusahaan," jelasnya.

Dalam paket kebijakan lanjutan tersebut pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan pajak. "Tapi rinciannya tunggulah. Saya pikir kalau bocorin sesuatu yang belum keluar itu tidak boleh," kata Sofjan.