Top 3: Kontroversi Pelarangan Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang beroperasinya ojek online dan layanan kendaraan online lainnya menuai kecaman. Kebijakan yang diteken Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tersebut dianggap konyol dan terburu-buru. Karena Go-Jek dan angkutan sejenisnya juga telah terbukti banyak membantu urusan sehari-hari warga perkotaan yang terkungkung macet.

Kehadiran Go-Jek dan angkutan sejenis juga dianggap sebagai solusi di tengah buruknya angkutan umum dan berhasil membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan rakyat kelas bawah.

Artikel mengenai pelarangan bagi ojek online tersebut menjadi artikel yang paling populer. Selain itu ada juga beberapa artikel lain yang juga menarik perhatian pembaca. Lengkapnya, berikut Top 3 artikel di kanal Bisnis Liputan6.com pada Sabtu, 19 Desember 2015 ini:

1. Drama Pelarangan Ojek Online

Gelombang penolakan larangan ojek online terus berhembus. Diprotes banyak orang, Menteri Jonan langsung menggelar konferensi pers pada Jumat pagi (18/12/2015) untuk mengklarifikasi kebijakan itu. Di depan awak media, Jonan membatalkan larangan operasi ojek online yang sudah diputuskannya.

Namun, tidak sampai di situ. Keputusan Jonan ternyata juga membuat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) geram. Menteri Jonan pun dipanggil ke Istana untuk mengklarifikasi keputusannya.

Selengkapnya baca di sini

2. Harga Premium dan Solar Akan Turun Seminggu Lagi?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sibuk mengevaluasi dan menghitung harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Solar dan jenis non subsidi Premium untuk Januari 2016. Selain karena rutin dievaluasi per tiga bulanan, perhitungan ini juga merespons harga minyak dunia amblas ke level US$ 35 per barel.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi masih bungkam terkait keputusan apa yang diambil pemerintah terkait harga jual BBM bulan depan. Namun sinyal-sinyal penurunan tersirat dari pernyataan Agus.

Selengkapnya baca di sini

3. Permintaan Mantan Wapres Boediono ke Menhub Jonan

Peringatan Kementerian Perhubungan (Kemnhub) mengenai tidak layaknya kendaraan roda dua dijadikan sebagai moda transportasi umum mulai mencuri perhatian berbagai pihak.

Setelah Presiden Jokowi mengaku bakal memanggil Menteri Jonan ke Istana Presiden untuk meluruskan keberadaan ojek online, kini giliran mantan Wakil Presiden Boediono angkat bicara.

Selengkapnya baca di sini.