Hingga Maret 2016, Pemerintah Telah Tarik Utang Rp 262 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) telah menarik utang sebesar Rp 262,4 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga 31 Maret 2016. Sementara dari Bank Dunia (World Bank), pemerintah telah menyerap komitmen pinjaman senilai US$ 500 juta.

Demikian disampaikan Direktur Strategis dan Portofolio Utang DJPPR, Schneider Siahaan kepada wartawan di Jakarta, seperti ditulis Selasa (5/4/2016). "Realisasi penerbitan SBN netto sampai dengan 31 Maret ini sebesar Rp 165,5 triliun atau secara gross mencapai Rp 262,4 triliun," ucapSchneider.

Ia juga menjelaskan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah menarik pinjaman program dari Bank Dunia sebesar US$ 500 juta. Sementara untuk porsi kepemilikan di surat utang Indonesia pada posisi 30 Maret 2016, diakui Schneider mencapai 38,3 persen atau senilai Rp 604,7 triliun.

"Dari Bank Dunia ini adalah pinjaman lama atau tahun lalu yang ditarik awal tahun ini," katanya.

Menurut Schneider, sesuai dengan Undang-undang (UU) APBN, pelebaran defisit dapat dibiayai dari penerbitan SBN, penarikan pinjaman dan penggunaan SAL. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mematok defisit anggaran di level 2,15 persen atau Rp 273,2 triliun.

"Tapi keputusan untuk menambah utang dalam rangka membiayai pelebaran defisit akan dilakukan setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pelebaran defisit ditetapkan," terangnya.

Untuk diketahui, total kebutuhan pembiayaan utang dalam APBN 2016 sebesar Rp 605,3 triliun. Rencananya dipenuhi dari penerbitan SBN senilai Rp 532,4 triliun, penarikan pinjaman luar negeri non SLA Rp 69,2 triliun dan penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 3,7 triliun. (Fik/Gdn)