Ahok Hapus Subsidi BBM, Kemenhub: Uangnya untuk Angkutan Umum

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Suroyo Alimoeso menyarankan agar dana subsidi BBM dialihkan untuk pengadaan angkutan umum di Jakarta.

"Kalau itu skemanya benar, subsidi diperuntukkan untuk layanan masyarakat, diarahkan ke angkutan umum lebih baik," ungkap Suroyo saat ditemui di Hotel Milenium, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Suroyo mengakui kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni lalu tersebut belum mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Terkait dampak dari kebijakan penghapusan BBM subsidi di Jakarta, Suroyo enggan berkomentar.

"Kalau itu (teknis) jangan tanyakan ke saya, lengkapnya ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saja," jelasnya.

Ahok sebelumnya menyatakan rencana menghapus subsidi BBM khusus di wilayah DKI Jakarta. Karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov DKI akan segera mengajukan rencana tersebut ke Kementerian ESDM.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, penghapusan subsidi BBM tersebut bertujuan untuk menghemat pemakaian BBM. Selain itu, biaya subsidi tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Penghematan itu kan untuk membantu pembangunan infrastruktur. Kami akan minta kepada menteri ESDM untuk stop (subsidi BBM) saja," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengatakan alasan lain rencana menghapus subsidi BBM adalah menekan pembelian mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih selama beberapa bulan ini, angka penjualannya mobil murah terus meningkat di wilayah DKI Jakarta.

Mengapa mobil murah? Ahok mengatakan, walau di seluruh SPBU terpasang anjuran bagi kendaraan roda empat untuk mengisi BBM non subsidi, nyatanya, mobil murah yang selama ini membanjir Jakarta justru lebih banyak yang mengggunakan BBM bersubsidi.

"Katanya mobil murah tidak boleh pakai bensin subsidi tetapi di lapangan mana. Mending kami buat aturan yang jelas saja, subsidi dihapus. Yang penting semua mesti cukup," kata Ahok.

Ia pun yakin bila rencana tersebut dikabulkan oleh Kementerian ESDM tidak akan mempengaruhi pendapatan pengusaha SPBU, terlebih jumlah kendaraan bermotor di Jakarta jumlahnya sangat banyak. "Kalau pengusaha SPBU tidak ada urusan. Kalau menurut saya mereka yang penting ada yang beli," ucap dia. (Yas/Ndw)