Gabungkan Kementerian, Jokowi Dapat Masukan dari KemenPAN-RB

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari kementerian dan lembaga yang ada. Referensi tersebut akan menjadi panduan pemerintahan mendatang untuk melakukan pembenahan.

Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasojo mengatakan, evaluasi ini akan menjadi referensi bagi pemerintahan mendatang yang rencananya akan melakukan penghapusan atau penggabungan kementerian.

"Jadi kami cross check mana yang tumpang tindih, karena mana yang mungkin bisa dihapus atau bisa digabung," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Eko menjelaskan, pihaknya telah menganalisis lebih dari 250 program perundang-perundangan yang memberikan mandat pada tiap sektor dengan tetap mengacu pada Undang-Undang, (UU), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pemerintah (PP). Analisis ini sebagai bagian dari evaluasi kementerian dan lembaga.

"Lalu kami juga menghitung current situation, misalnya pangan, itu dibagi lagi industri primer apa problemnya. Dimana letak kritikal yang tidak nyambung. Kami bandingkan dengan negara lain bagaimana membangun kementeriannya. Juga dengan memperhatikan global challenge. Tantangan kedepannya apa," katanya.

Hasil evaluasi ini nantinya akan dilaporkan kepada presiden mendatang melalui menteri koordinator (menko) sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perampingan kementerian.

"Belum, nanti secara resmi akan disampaikan melalui menko. Jadi pak presiden sudah menunjuk 3 menko, menko perekonomian, menko polhukam, dan menko kesra. Jadi nanti macam-macam menteri berkoordinasi dengan menko yang bersangkutan," tandasnya. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!