Sukses

Jokowi Naikan Harga BBM Subsidi, Koalisi Merah Putih Senang

Kenaikan harga BBM subsidi akan menurunkan popularitas Joko Widodo, Jusuf Kalla serta partai-partai yang mengusungnya.

Liputan6.com, Jakarta - Rencana kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan didukung oleh Koalisi Merah Putih. Namun dukungan tersebut bermotif politis.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarya, Bambang Sudibyo mengatakan, keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi mempunyai dampak yang negatif bagi Jokowi.

Kenaikan tersebut akan menurunkan popularitas Joko Widodo, Jusuf Kalla serta juga akan berdampak kepada partai-partai yang mengusung mereka terutama PDI Perjuangan.

"Tentu popularitas PDI Perjuangan akan turun juga. Itu mahal sekali bagi Megawati," kata Bambang, dalam Indonesia Kenowledge Forum III 2014, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Bambang melanjutkan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut kemungkinan besar akan sangat didukung oleh Koalisi Merah Putih, kumpulan partai politik yang menjadi oposisi dari Presiden Terpilih Joko Widodo.

Namun, dukungan tersebut bermotif politis, pasalnya, jika Jokowi benar-benar menaikkan BBM Bersubsidi maka popularitas Jokowi dan PDI Perjuangan akan menurun dan hal tersebut akan berdampak kepada positif kepada Koalisi Merah Putih.

Meski begitu, Bambang yakin, Jokowi akan tetap mengambil keputusan tersebut. Pasalnya,  Wakil Presiden  Jusuf Kalla merupaka orang yang tidak setuju dengan subsidi BBM. Waktu menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, JK-lah yang menjadi aktor di belakang layar kenaikan harga BBM.

"Saya kenal betul Pak JK, sejak dulu sangat anti subsidi BBM, 2005 kenaikan BBM aktor utama dibalik itu Pak JK. Beliau akan mati-matian menggolkan kenaikan harga BBM," tuturnya.

Bambang menambahkan, memangkas subsidi BBM dengan menaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara yang paling cepat untuk menambah anggaran pemerintah. Pasalnya, saat ini subsidi BBM sangatlah besar.  Sementara jika hanya mengandalkan pemasukan negara dari pajak saja memerlukan waktu lama.

"Sekarang Pak Jokowi didesak karena tidak punya ruang fiskal, tax ratio membutuhkan  waktu, paling cepat menaikan BBM," pungkasnya. (Pew/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.