Utang ke IMF Lunas, Ini yang Harus Dilakukan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia telah melunasi utang-utangnya ke International Monetary Fund (IMF) pada 2006. Setelah lepas dari jeratan utang IMF, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan sejumlah kebijakan untuk mengamankan ekonomi Indonesia.

Salah satunya yaitu mengubah segala kebijakan yang diteken ketika Indonesia meminjam utang ke lembaga keuangan tersebut. "Termasuk mengubah Undang-undang (UU)," kata Sekretaris Jendral Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani seperti yang ditulis, Sabtu (18/10/2014).

‎Dia menyebutkan, setidaknya ada beberapa UU yang harus diubah karena dibuat sepanjang 1999-2003. Aviliani memandang UU itu dibuat dalam tekanan, sehingga kurang ada keberpihakan kepada Indonesia.

‎"Misalnya liberalisasi di sektor tambang, keuangan devisa bebas. Nah dari situ kita bisa menata kembali mana UU yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia, jadi kita tidak tergantung lagi kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh IMF," paparnya.

Sementara itu demi mencegah terjadinya utang kepada IMF lagi, Aviliani mengaku mengusulkan cara kepada pemerintahan baru nantinya untuk lebih mencari pendanaan melalui hubungam bilateral antar negara.

"Jadi kita sesuaikan antar kepentingan kedua belah pihak, itu lebih cocok. Misalnya dengan Jepang, mereka inginnya seperti apa. Kita juga sesuaikan kemampuan kita, jadi win win solution," pungkas Aviliani.

Pada krisis moneter 1998 silam, Indonesia memang telah menjadi pasien dari IMF. Seluruh kebijakan ekonomi pemerintah harus dengan persetujuan IMF pada saat itu. Namun pada 2006, Indonesia telah melunasi seluruh utang-utangnya ke IMF.

Pelunasan utang ini lebih cepat karena seharusnya jatuh tempo pada 2010. Sisa pinjaman yang dibayar Indonesia ke IMF saat itu adalah US$ 3,181 miliar.
(Yas/Ndw)