Sukses

Ini Wilayah yang Jadi Sasaran Kartu BBM Nelayan

Sejak Juni 2014, kartu BBM nelayan telah diujicobakan penggunaannya di SPDN Cilincing.

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) memilih Cilincing sebagai lokasi peluncuran program kartu untuk nelayan. Ke depan, ada beberapa wilayah yang menjadi sasaran program yang bertujuan untuk penyaluran BBM tepat sasaran.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, setelah dibagikan di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) Cilincing, kartu BBM nelayan juga akan dibagikan kepada nelayan di daerah lain.  di Tegal, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Sampai dengan akhir tahun,

 “Sampai dengan akhir tahun, kami targetkan Fuel Card sudah bisa diterapkan sekitar 2.400 kapal kami targetkan sudah dilengkapi dengan kartu BBM  elayan,” kata Hanung, di SPDN Cilincing, Jakarta, Senin (25/11/2014).

Sejak Juni 2014, kartu BBM nelayan telah diujicobakan penggunaannya di SPDN Cilincing. Hingga saat ini, SPDN Cilincing melayani sekitar 158 kapal terdaftar dengan alokasi BBM bersubsidi sekitar 288 kiloliter (kl) per bulan.

Hanung mengungkapkan,  sistem kartu ini hanya bisa digunakan satu kapal hanya  satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal yang akan ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dengan kata lain, kartu BBM nelayan ini menjadikan penyaluran BBM bersubsidi hanya kepada nelayan yang berhak," tuturnya.

Hanung menambahkan, dengan kartu ini, para nelayan  juga dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak BBM bersubisidi yang tersisa yang menjadi haknya dalam suatu periode tertentu.

Setiap transaksi dapat dipantau secara langsung melalui server KKP, SKPD, Pertamina dan juga BRI.  Untuk memperoleh kartu BBM nelayan, nelayan membuka rekening tabungan yang selanjutnya mendaftarkan kartu tersebut kepada Saturan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh kuota BBM.

Dalam Kartu BBM Nelayan akan terdata nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulanan sehingga penggunaan kartu ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. (Pew/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.