Pemerintah Jokowi Mau Tambah Utang Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Utang pemerintah pusat hingga periode Januari 2015 mencapai Rp‎ 2.702,29 triliun atau naik 3,7 persen dibanding posisi bulan sebelumnya Rp 2.604,03 triliun. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 25 persen.

Angka itu, dinilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sangat rendah bila dibandingkan negara lain yang mencatatkan rasio utang 100 persen-200 persen dari total PDB masing-masing negara.

"Rasio 25 persen itu masih sangat rendah. Apalagi jika digunakan untuk belanja produktif, jadi tidak masalah. Jangan anggap utang itu jelek karena perusahaan bisa jadi besar karena berutang," tegas dia kepada wartawan usai hadir di Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Kata Sofyan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan memprioritaskan penggunaan sebagian besar utang untuk membangun infrastruktur. Seperti diketahui, pemerintah baru ambisius menggarap berbagai proyek infrastruktur dasar seperti irigasi, waduk, bendungan, jalan, sanitasi, dan sebagainya yang jarang dilirik investor swasta domestik maupun asing.

"Sebanyak mungkin kami akan gunakan utang untuk infrastruktur, karena itu belanja produktif jadi tidak masalah," ujar Sofyan.

Pemerintah, tambah dia, akan mengambil utang atau pinjaman dari Bank Dunia, JAICA dan Asian Development Bank (ADB) karena menawarkan bunga super murah dibanding penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing maupun rupiah.

"Bank Dunia, JAICA dan ADB memberi bunga utang di bawah 1 persen. Kalau kami keluarkan surat utang global, bunganya 7 persen sampai 8 persen, dan surat utang dalam bentuk rupiah 8 persen hingga 9 persen. Paling cepat dibayar 30 tahun lagi," terang dia.

Paling penting, Sofyan menegaskan, pemerintah ingin menarik dana asing masuk ke Indonesia melalui penanaman modal. Baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung. Sehingga pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan dan pengembangan industri. (Fik/Ahm)