Jokowi Ungkap 3 Kesalahan RI Kelola Sumber Daya Alam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) antara beberapa Menteri dan Kepala Lembaga dalam Kabinet Kerjanya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2015) pagi ini.

Jokowi menuturkan, ada kesepakatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) mengingatkan semua pihak untuk tidak mengulangi kesalahan dalam mengelola SDA.   Dia menilai, ada tiga kesalahan besar Indonesia hingga kini dalam mengelola aset negara yang bersumber dari alam tersebut.

"‎Pertama pada tahun 70-an booming minyak, tapi kita gagal membuat fondasi pembangunan berkelanjutan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Seharusnya pembangunan kilang-kilang minyak, peningkatan kapasitas produksi serta menciptakan kemandirian dalam hal eksplorasi dapat dilakukan saat itu.

Kesalahan kedua, Jokowi mengatakan, terjadi pada tahun 80-an saat dunia sedang booming mengenai produk hasil hutan. Saat itu Indonesia tidak dapat menciptakan nilai tambah hasil hutan sehingga saat ini hutan Indonesia justru terus berkurang.

Sementara kesalahan ketiga yaitu terjadi di era tahun 2000-an.‎ Saat itu Indonesia tengah diuntungkan dengan melonjaknya permintaan dunia akan hasil tambang yang menjadi SDA andalan Indonesia.

Namun begitu, Indonesia hanya bisa memasok hasil tambang dalam bentuk mentah. Lagi-lagi, Indonesia dinilai lambat dalam menciptakan nilai tambah hasil tambahnya.
‎

"Yang menyedihkan justu hasil tambang kita, coba lihat batu bara kita ekspor besar-besaran yang justru mendukung industrialisasi negara lain, mereka memproduksi, yang lebih memprihatinkan mereka ekspor ke Indonesia, dengan suka kita membeli, kekeliruan ini harus dihentikan," ujar Jokowi.

Dengan berkaca dari tiga kegagalan tersebut, Jokowi mengaku tidak akan lagi mengulanginya. Untuk itu Jokowi benar-benar meminta komitmen para petinggi negara untuk memanfaatkan SDA yang berorientasi ke kesejahteraan rakyat Indonesia. (Yas/Ahm)