Kejar Setoran, Pemerintah Desak Masyarakat Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro melaporkan penerimaan pajak tidak sesuai harapan selama tiga bulan terakhir. Bambang menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah memang akan melakukan tahun pembinaan. "‎Karena seperti yang sudah jelaskan juga kita memang akan melakukan tahun pembinaan pada 2015 ini," kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Bambang pun memiliki dua keinginan kepada masyarakat untuk dapat membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak mencapai Rp 1.400 triliun.

Pertama, Bambang meminta kepada para Wajib Pajak yang memiliki Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk membayar pajak. Hal itu dikarenakan masih banyaknya pemilik NPWP namun tetap tidak membayar pajak.

"Lalu kedua, kami akan menjaring eksentensifikasi dari wajib pajak. Sehingga yang selama ini belum bayar sama sekali  juga nanti harus membayar dan tentunya melihat aktivitas mereka selama 5 tahun terakhir," kata Bambang.
‎

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.484,6 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2015 atau lebih tinggi Rp 104,6 triliun dari perkiraan angka penerimaan perpajakan dalam APBN sebesar Rp 1.380 triliun.

Dalam APBN-P 2015 tersebut, ‎Pajak nonmigas yang terdiri atas PPh dan PPN ditargetkan meningkat Rp 125,6 triliun dari APBN 2015, dengan kenaikan PPh nonmigas Rp74,1 triliun, dari sebelumnya Rp555,7 triliun menjadi Rp629,8 triliun dan kenaikan PPN Rp51,5 triliun dari sebelumnya Rp525 triliun menjadi Rp576,5 triliun.

Namun, untuk PPh migas diproyeksikan turun Rp 37,8 triliun, dari sebelumnya dalam APBN Rp 88,7 triliun menjadi Rp 50,9 triliun, yang disebabkan oleh turunnya lifting minyak dan perubahan asumsi makro harga ICP minyak dan nilai kurs rupiah. (Yas/Ahm)