Bertemu Puluhan Kepala Negara, Ini Oleh-oleh Jokowi dari KTT G20

20151016-Dialog Hangat Presiden Jokowi Dengan Liputan6.com — Presiden Jokowi berbincang selama Wawancara khusus di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Wawancara berhubungan dengan Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015 nanti. (Liputan6.com/Immanuel Antonius))

Liputan6.com, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Antalya, Turki, pada 15-16 November 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama puluhan negara anggota G20 menghasilkan dua dokumen penting, yakni Leaders Joint Communique serta Antlya Action Plan. Pada dasarnya negara-negara perekonomian terbesar ini berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan dokumen Leaders Joint Communique berisi kesepakatan arah kebijakan G20, sedangkan Antlya Action Plan memuat langkah-langkah implementasi ke depan. Kesepakatan para pemimpin ini berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif tinggi melalui tindakan aksi bersama.

"Ada tiga fokus di dokumen Leaders Joint Communique, yakni bagaimana mempercepat pemulihan dan meningkatkan potensi ekonomi global, meningkatkan ketahanan ekonomi global dari terpaan krisis, dan menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi global," ujarnya saat teleconference dari Turki, Selasa (17/11/2015).

Bambang menjabarkan anggota G20 menyepakati pentingnya komunikasi kebijakan makroprudensial serta konsolidasi fiskal. Lebih lanjut, ujarnya, masing-masing negara menyebut strategi implementasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bertambah 2 persen.

"Strateginya di bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, meningkatkan keterlibatan sektor swasta, mengembangkan alternatif pendanaan, serta optimalisasi neraca lembaga keuangan internasional," ia menjelaskan.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dunia, Bambang mengatakan anggota G20 berkomitmen melanjutkan reformasi regulasi keuangan global, terutama mengatasi praktik ilegal dalam perpajakan internasional.

Salah satunya melalui implementasi rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan pertukaran data perpajakan secara otomatis mulai 2017 alias Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Juga rencana aksi anti korupsi sesuai prinsip integritas dan transparansi. Dan pemimpin G20 mendukung pencapaian suistanable development di 2030 dengan mengadopsi instrumen pembiayaan perubahan iklim dalam COP21 akhir bulan ini di Paris," terangnya.

Sementara implementasi dalam Antlya Action Plan, dikatakan Bambang, merupakan rencana aksi yang bertujuan memperkuat pemulihan ekonomi global dan meraih pertumbuhan kuat, berkesinambungan dan seimbang.

"Caranya, reformasi struktural, seperti paket kebijakan ekonomi yang kita lakukan, peningkatan kualitas investasi, mendorong pertumbuhan lebih inklusif lewat APBN atau fiskal, dan memperkuat jaring pengaman global," jelas Bambang.

Diakui Bambang, dukungan Indonesia dalam kesepakatan ini melalui paket kebijakan ekonomi, konsolidasi fiskal terutama meningkatkan ruang fiskal di APBN, kebijakan transfer daerah atau dana desa serta penerapan National Single Window, mempercepat proses izin usaha.

Lainnya adalah peningkatan program pelatihan, keahlian dan kejuruan tenaga kerja, perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Kita juga akan belajar dari Amerika tentang penguatan Internal Revenue Service atau IRS dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak. Kita ingin DJP di masa depan bisa sekuat IRS dan menekankan pentingnya kepatuhan pajak," ucap Bambang. (Fik/Ndw)