Hingga Awal Februari, Penerimaan Negara Tercatat Rp 94,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan penerimaan negara Rp 94,9 triliun atau 5,2 persen dari target yang ditetapkan hingga 5 Februari 2016. Di tahun ini, pemerintah menetapkan target penerimaan negara mencapai Rp 1.822,5 triliun. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan negara tersebut karena anjloknya harga minyak dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menyebut, penerimaan negara Rp 94,9 triliun berasal dari penerimaan perpajakan Rp 78,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 16,1 triliun.

Realisasi ini lebih rendah dari pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 103,3 triliun. Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan sampai 5 Februari 2015 sebesar Rp 90,3 triliun dan PNBP 13 triliun.

Jika dirinci lebih jauh, penerimaan perpajakan Rp 78,8 triliun bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 2,8 triliun atau baru 6,8 persen dari target di APBN 2016 sebesar Rp 41,4 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding realisasi periode yang sama sebelumnya sebesar Rp 5 triliun atau 10,1 persen dari proyeksi.

Pajak Non Migas juga merosot dari Rp 73,2 triliun menjadi Rp 70,5 triliun atau 5,7 persen dari target Rp 1.318,7 triliun pada periode Januari-5 Februari 2016.

Sementara penerimaan bea dan cukai, baru terkumpul 2,8 persen atau Rp 5,4 triliun dari target Rp 186,5 triliun. Terdiri dari penerimaan cukai Rp 1,9 triliun atau 1,3 persen, bea masuk Rp 3,3 triliun atau 9 persen dan bea keluar Rp 200 miliar atau 6,9 persen.

"Memang ada sedikit penurunan, tapi nanti penerimaan pajak dan bea cukai akan ter-cover di Maret. Penyerahan SPT Pajak, dan pembelian pita cukai dilakukan di Maret," jelas Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Sedangkan untuk belanja negara tercatat Rp 154,9 triliun atau terserap 7,9 persen dari target Rp 2.095,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp 64,8 triliun atau 4,9 persen serta transfer ke daerah dan dana desa sudah mencapai Rp 100,1 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga dari target 784,1 triliun, realisasinya Rp 27,8 persen atau 3,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama 2015 sebesar 2,7 persen atau Rp 21,2 triliun. Belanja non K/L Rp 57 triliun atau 6,8 persen.

"Dengan begitu, defisit anggaran di APBN 2016 periode sampai 5 Februari 2016 sebesar Rp 70 triliun atau 0,55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan target Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen," terang Bambang.

Dari sisi pembiayaan atau utang anggaran, katanya, realisasi sudah mencapai 79,6 triliun, sedangkan target Rp 273,2 triliun. Berasal dari utang dalam negeri Rp 83,1 triliun, pembiayaan luar negeri Rp 3,5 triliun. Ada kelebihan pembiayaan anggaran Rp 9,6 triliun di APBN 2016. (Fik/Gdn)