Tak Dapat Untung, Bulog Iri pada Pertamina

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah untuk memberikan keuntungan (marjin) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Tanpa keuntungan, Bulog sangat sulit melakukan investasi bagi pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Kepala Bulog, Sutarto Alimoeso mendesak pemerintah memberikan margin fee kepada Perum Bulog demi keberlangsungan usaha perusahaan pelat merah ini.

"Pemerintah tidak pernah memberikan margin fee buat kami. Sedangkan BUMN lain, seperti Pertamina dan Pupuk Indonesia diberikan marjin fee," tegas dia saat acara Evaluasi Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin 2013 di kantornya, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dengan kondisi ini, kata Sutarto, Bulog tak mampu investasi dan ekspansi. Padahal, menurutnya, Bulog perlu membangun gundang-gudang baru di daerah yang mengalami peningkatan produksi sesuai target pemerintah.

"Kami mau investasi dari mana kalau tidak dapat marjin. Sedangkan gudang-gudang beras kami dibangun sejak tahun 1980 dan harus dirikan gudang baru. Pusat produksi juga banyak yang pindah, misalnya di Lombok jadi di Sumba atau Flores dan sebagainya," paparnya.

Hal ini, tambah dia, semakin membuat tanda tanya besar bagi Bulog karena perannya sebagai stabilisator, tapi di sisi lain merupakan perusahaan komersial yang tetap harus hidup.

"Bulog tetap harus untung, karena kalau tidak karyawan kami mau makan dari mana. Padahal menjadi stabilisator tidak boleh ambil keuntungan. Ini bagaikan dua sisi yang sulit bagi kami dan seharusnya jadi perhatian buat pemerintah," ujar Sutarto.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemerintah melalui dukungan dalam kebijakan penyaluran raskin, antara lain soal jaminan pemerintah untuk pencairan kredit ke perbankan.

"Harus ada jaminan dari pemerintah jika kami ingin pencairan kredit ke perbankan. Repot kan kalau kami harus menjaminkan gedung ini (kantor Bulog) ke bank? Karena dalam sehari kami pernah mencairkan hingga Rp 500 miliar," tuturnya.

Kebijakan lain, dia menyebut, penetapan kuasa pengguna anggaran (KPA) raskin untuk memenuhi akuntabilitas Bulog selaku BUMN pelaksana tugas publik pemerintah. Selain itu, kebijakan penyegaran stok guna mengantisipasi surplus beras akibat peningkatan produksi dan stok yang besar di akhir tahun. (Fik/Ndw)

Baca juga:

Bulog Target Kucurkan Beras Raskin 45 Kg per Bulan di 2018

Pasokan Sembako di Pasar Aman Meski Hujan Deras