Pemerintah Jokowi Bantah Intervensi BI Stabilkan Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) membantah telah melakukan intervensi kepada Bank Indonesia (BI) dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. ‎

Pemerintah menegaskan akan selalu berkoordinasi dengan lembaga tinggi itu tanpa perlu menekan atau mencampuri intervensi BI di pasar uang.

"Siapa bilang kami intervensi? Tidak. Kami tidak boleh intervensi BI," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil sebelum Rakor Perkembangan Nilai Tukar dan Defisit Transaksi Berjalan di kantornya, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Pemerintah, kata dia, selalu berkoordinasi dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya mempunyai kesepahaman soal perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk kondisi makro ekonomi negara ini. BI, OJK dan pemerintah sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Undang-undang (UU).

"Kalau rapat kemarin, BI memberikan input ke pemerintah. BI sendiri punya peran menjalankan kebijakan moneter dan sepenuhnya otonomi, sementara pemerintah mengamankan sektor riil, menciptakan pertumbuhan ekonomi, menjamin infrastruktur berjalan sesuai rencana. Jadi tidak ada intervensi sama sekali," tegas Sofyan.

Hari ini, pemerintah Jokowi dan BI menggelar rakor soal rupiah dan defisit transaksi berjalan. Dihadiri sejumlah menteri terkait untuk merumuskan dan mendetailkan paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan Presiden Jokowi.

Sejak awal 2015, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) telah menekan sejumlah mata uang termasuk rupiah. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) bahkan menembus level tertinggi 13.191 pada 13 Maret 2015. (Fik/Ahm)