Sukses

Hapus Subsidi BBM, Warga Jakarta Bakal Cari Premium di Kota Lain

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta terus mengundang pro dan kontra.

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta terus mengundang pro dan kontra. Namun implementasi rencana tersebut justru akan mempersulit warga Jakarta, khususnya rakyat berpenghasilan rendah untuk memperoleh BBM subsidi.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melenyapkan BBM subsidi di Ibukota merupakan sikap pemerintah daerah (pemda) dalam mengurangi beban subsidi BBM.

"Tujuannya sih bagus karena sudah tidak benar lagi besarnya anggaran subsidi ini. Tapi saya tidak mengerti implementasi bagaimana karena Jakarta dan wilayah lain misalnya Bodetabek sudah border less," tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (27/12/2013).

Jika rencana tersebut direalisasikan, kata Destry, akan membuat warga Jakarta berduyun-duyun mencari BBM subsidi ke daerah lain, misalnya Depok dan Bekasi.

"Belum lagi pemda harus mempertimbangkan apakah suplai pertamax di Jakarta sudah terpenuhi belum. Bagaimana dengan kendaraan umum? Jadi sulit ya diterapkan," terang dia.

Cara paling mudah, tambah Destry, menekan anggaran subsidi BBM melalui skema subsidi tetap. Dia menghitung, target konsumsi BBM bertumbuh 7% menjadi 51,4 juta kiloliter (kl) pada 2014.

Sedangkan volume BBM subsidi tahun ini diperkirakan 48 juta kl. Harga keekonomian BBM (baik karena minyak dunia naik atau depresiasi rupiah) naik 10% dari saat ini Rp 10.500 per liter. Dan harga BBM subsidi di pasar Rp 6.500 per liter.

"Dengan selisih harga Rp 4.000 per liter dikalikan dengan hasil pengurangan konsumsi BBM subsidi, maka didapatkan tambahan beban subsidi tahun depan sebesar Rp 13,6 triliun," ujarnya.

Sementara jika melalui skema kenaikan harga misalnya 5% dari harga keekonomian menjadi Rp 11.550, konsumsi naik menjadi 51,4 juta kl, maka perhitungan mengarah pada membengkaknya anggaran subsidi mencapai Rp 17,2 triliun di tahun depan.

"Ada selisih Rp 4,4 triliun yang bisa dihemat pemerintah jika menggunakan skema subsidi tetap. Penghematan itu bisa untuk membangun double track (jalur ganda) Jakarta-Surabaya," kata Destry.

Dia menyebut, kelebihan skema subsidi tetap adalah pemerintah dapat dengan mudah menganggarkan besaran subsidi di tahun-tahun berikutnya dengan asumsi jumlah konsumsi BBM.

"Tapi juga ada kekurangannya yakni masih dipengaruhi fluktuasi harga BBM bersubsidi yang membuat inflasi lebih sulit diprediksi," pungkasnya.(Fik/Nrm)

*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com.

Baca juga:

Ide Ahok Hapus Subsidi BBM Bisa Terealisasi Akhir 2014

Ahok Cabut Subsidi BBM, Pemerintah Bisa Hemat Rp 60 Triliun

Bebaskan Jakarta dari Orang Miskin, Baru Cabut Subsidi BBM


* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini